FAQ



PERJALANAN DINAS
Berikut adalah beberapa permasalahan terkait pelaksanaan PMK-113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Uang Harian biaya Perjadin sesuai PMK 113/PMK.05/2012 digolongkan dalam tingkat A, B, dan C.  Sedangkan dalam PMK 84/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2012 Lampiran I No.23, Uang Harian digolongkan menjadi A, B, C, D, E, dan F.  Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin dimaksud? Mengikuti PMK 113 atau PMK 84?
JAWAB:
Pelaksanaan pertanggungjawaban biaya Perjadin mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas  yaitu PMK 113/PMK.05/2012.
Pada penjelasan PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa  Uang Harian diberikan berdasarkan tingkatan perjadin yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.05/2007 dan 07/PMK.05/2008. Namun saat ini kedua PMK dimaksud dicabut dengan telah ditetapkannya PMK 113/PMK.05/2012.Pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013  pembayaran uang harian tidak berdasarkan tingkatan biaya perjalanan dinas.

Kapan uang saku rapat dapat diberikan? Mengingat PMK No. 84 dan 36 mengenai Standar Biaya TA 2012 belum mengatur ketentuan uang saku rapat dimaksud.
JAWAB:
PMK 84/PMK.02/2012 disebutkan bahwa uang saku rapat diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya (mengacu pada standar biaya). Artinya dalam pelaksanaannya, pemberian uang saku rapat menunggu/mengikuti ketetapan dalam standar biaya.
Pencantuman uang saku rapat dalam PMK 113 untuk mengakomodir pelaksanaan tahun 2013 karena besaran uang saku rapat telah dicantumkan dalam PMK 37, sehingga PMK 113 tidak memerlukan penyesuaian.

Biaya penginapan dan Uang Harian dapat diberikan 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam. Dalam kondisi apa komponen biaya perjadin dimaksud dapat diberikan?
JAWAB:
Biaya penginapan dan Uang Harian dimaksud dapat diberikan dalam kondisi pelaksana perjadin mengalami kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap 1 hari sebelum dan/atau 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan batas kewajaran yang dinilai oleh PPK.

Auditor yang berkantor di Jakarta Timur melakukan pemeriksaan terhadap satker yang berlokasi di Jakarta Selatan. Komponen biaya perjadin apa saja yang dapat diberikan?  Sesuai PMK 113/PMK.05/ 2012 diberikan Uang Harian.  Berapa Uang Harian yang dapat diberikan?  dan apakah dapat diberikan biaya penginapan?
JAWAB:
Komponen biaya perjadin yang dapat diberikan adalah :
Uang Harian diberikan secara lumpsum sebesar 75% dari standar biaya;
Biaya penginapan diberikan secara at cost apabila memang benar-benar diperlukan menginap (berdasarkan penilaian kewajaran oleh PPK).
Karena transpor lokal merupakan bagian dari uang harian, maka biaya transpor dalam kota tidak diberikan. Dalam hal Pelaksana SPD meminta biaya penginapan, maka dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa:
Prinsip  selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan belanja negara.
Penginapan tersebut benar-benar diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali. Untuk itu, Pelaksana SPD dapat menginap di hotel/tempat menginap lainnya yang dibuktikan dengan bukti pembayaran hotel/penginapan. Namun untuk daerah terpencil yang tidak terdapat hotel/penginapan dan Pelaksana SPD mengalami kesulitan transportasi untuk kembali, dapat dibayarkan biaya penggantian penginapan sebesar 30% .

Apakah biaya penginapan dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam? Mengingat dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, biaya Penginapan tidak dapat diberikan untuk Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam.
JAWAB:
Biaya penginapan dapat diberikan untuk kegiatan Perjadin dalam Kota lebih dari 8 jam sesuai dengan PMK 113/PMK.05/2012. Namun hanya untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan menginap di daerah terpencil atau mengalami kesulitan transportasi.
Contoh:
BPN mengadakan survei pengukuran tanah di daerah terpencil yang masih dalam satu Kota/Kab. Sehingga memerlukan waktu menginap untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatannya.
Perjadin jabatan yang dilaksanakan di Kab. Nabire dan tidak melewati batas Kab. Nabire. Sarana transportasi berupa pesawat udara ke daerah terpencil, hanya 1 kali dalam 1 hari, sehingga memerlukan waktu untuk menginap.

Ada anggapan bahwa biaya perjadin merupakan penambah penghasilan,  apakah hal tersebut benar?
JAWAB:
Pelaksana SPD melaksanakan PDJ karena melaksanakan perintah atasan, yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Tugas oleh Atasan langsung. Dalam PMK lama Surat Tugas diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
Dari pengertian di atas, maka anggapan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan penambah penghasilan tidak relevan lagi.
Pelaksana SPD memperoleh biaya perjalanan dinas, hal tersebut merupakan kompensasi atas penugasan, dimana atasan langsung menugaskan Pelaksana SPD  karena mempunyai keahlian tertentu.

Bagaimana penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap/Honorer?
JAWAB:
Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
Selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap, Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas. Penggolongan terhadap pihak lain tersebut ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak ada pembedaan biaya PDJ untuk PNS, atau Pegawai Tidak Tetap/honorer

Apa saja komponen biaya PDJ yang diberikan dalam rangka mengikuti diklat apabila dalam pelaksanaan diklat tersebut  tidak disediakan asrama/ penginapan.
JAWAB:
Apabila dalam pelaksanaan diklat tidak disediakan asrama/ penginapan, maka peserta diklat diberikan biaya sebagai berikut:
Uang harian secara lumpsum sesuai standar biaya;
Biaya penginapan (at cost)/ sesuai bukti riil;
Biaya transpor (at cost) hanya pada saat 1 hari pada saat kedatangan dan 1 hari pada saat kepulangan.

Siapa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri?
JAWAB:
Pasal 6 ayat 2 huruf d disebutkan bahwa yang membuat Surat Tugas untuk Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Eselon II  adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I. Jadi Surat Tugas Menteri dapat dibuat oleh Sekjen.

Apakah PDJ diperbolehkan mulai hari Jum’at atau satu hari sebelum hari libur, atau dilaksanakan mulai hari libur,  atau hari yang dinyatakan libur?
JAWAB:
Dalam PMK 113/PMK.05/2012 tidak mengatur hal-hal tersebut. Biasanya hal-hal tersebut diatur dalam peraturan internal K/L masing-masing.
Mengingat kepentingan/pencapaian kinerja, pelaksanaan PDJ tidak dapat dibatasi hal-hal tersebut di atas.
Contoh : untuk pelaksanaan survei, sensus, penanganan bencana/kejadian luar biasa dimungkinkan  untuk dilaksanakan  mulai hari libur. Namun untuk pelaksanaan PDJ yang memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah/pusat, pelaksanaan PDJ sebagaimana hal-hal tersebut di atas menjadi tidak efektif.

Akun apa yang digunakan untuk pembebanan biaya pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ
JAWAB:
Seluruh komponen biaya PDJ dibebankan pada akun belanja perjalanan dinas (Akun 5241xx), termasuk biaya pemetian dan angkutan jenazah, pembatalan biaya PDJ, dan tambahan biaya PDJ.

Jika kami dikirim ke jakarta sebagai peserta suatu seminar/kegiatan yg berlangsung tgl 29-31 (3 hari), pada jadwal acara dimulai jam 14.00 sementara kami berangkat menggunakan pesawat jam 8 pagi,,,dan pada hari terakhir acara berakhir jam 12 siang dan kami pulang hari itu juga jam 16.00…apakah benar kami hanya menerima uang harian fullboard senilai 180.000×3 bukannya uang harian 530.000 hari pertama dan terakhir dan uang saku di tengahnya. Mohon bantuannya karena penjelasan di sbu maupun di PMK05 kurang mendetail sehingga kami hanya berdasarkan persepsi dan asumsi saja
JAWAB:
Perjalanan dinas jabatan dalam rangka rapat/ pertemuan  menggunakan paket meeting fullboard (luar kota), dibayarkan uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard luar kota sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang tercantum dalam surat tugas (tanggal 29-31 atau 3 hari), yaitu Rp180.000 x 3 hari. Namun apabila untuk kegiatan dimaksud ditugaskan (dalam surat tugas) mulai tanggal 28 sd tanggal 1 bulan berikutnya dengan pertimbangan kesulitan transportasi sehingga perlu 1 hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 hari untuk tiba kembali ke tempat kedudukan, maka tanggal 28 dan tanggal 1 dibayarkan uang harian perjalanan dinas (sebesar 530.000 x 2 hari), dan tanggal 29-31 (3 hari) dibayarkan uang saku paket meeting fullboard luar kota.  

APAKAH BOLEH SENGAJA TIDAK MENGINAP DIHOTEL
Apakah kalau perjadin luar kota pakai paket metting fullboard yang melakukan perjalanan dinas boleh sengaja tidak menginap tetapi mengambil biaya penginapan sebesar 30% ?
JAWAB:
Biaya penginapan sebesar 30% tidak dapat diberikan kepada Pelaksana SPD dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang menggunakan paket meeting. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan Perdirjen Perbendaharaan.


PEMBAYARAN UANG HARIAN PERJADIN
Apakah uang harian perjalanan dinas bisa dibayarkan 1 hari pada acara pertemuan yang dimulai pada tanggal hari pelaksanaan yg acaranya baru dimulai setelah makan malam, dan 1 hari setelah pulang dimana makan siangnya sudah tidak ditanggung lagi. Selanjutnya berapa standar biaya umum tansportasi darat dari bandara soekarno hatta ke bandung karena tidak ada dalam sbu 2013.
JAWAB:
Uang harian perjadin dimaksud dapat dibayarkan sepanjang di luar jadwal kegiatan meeting. Dalam hal ini, uang harian yang dapat dibayarkan adalah 1 hari setelah pulang dengan ketentuan acara telah selesai pada malam harinya dan pulang keesokan harinya yang mana makan siangnya sudah tidak ditanggung lagi. Dalam hal satuan biaya perjalanan darat dari Bandara Soeta ke Bandung tidak terdapat dalam standar biaya, agar mengacu pada biaya transportasi umum. Namun dalam pelaksanaannya, biaya transportasi dibayarkan at cost.

KOMPONEN PERJALANAN DINAS
Apabila Satker mendapatkan undangan mengikuti Rapat di luar kota, panitia menanggung akomodasi, konsumsi, dan uang saku. Komponen apa saja yang musti ditanggung oleh Satker, Apakah Uang saku tetap dibayar juga oleh satker peserta (tidak rangkap uang saku nantinya),
JAWAB:
Dalam surat undangan seharusnya dicantumkan  biaya-biaya perjadin yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. Apabila semua biaya perjadin telah ditanggung oleh panitia (akomodasi, konsumsi, dan uang harian perjadin/uang saku paket meeting), maka satker/peserta tidak boleh mengeluarkan biaya perjadin (termasuk uang saku  yang telah ditanggung panitia) agar biaya perjadin tidak dibayarkan rangkap. 

Menurut PMK 190/pmk.05/2012 pasal 51 ayat 2, SPBy dilampiri dengan bukti/kuitansi yang disahkan PPK, bagaimana penerapannya apakah dilakukan legalisasi pada bukti tersebut, atau musti dibuat kuitansi UP sesuai format Lampiran XI PMK 190/PMK.05/2012. Sedangkan pada lampiran XI terdapat point ” *) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban).” Dalam hal ini klasifikasi bukti/kuitansi yang bagaimana apakah cukup dengan bukti/kuitansi asli penyedia (pengesahannya dimana) atau kuitansi penutup (lampiran XI).
JAWAB:
Kuitansi/bukti pembelian yang dikeluarkan/ diterbitkan penyedia barang/jasa (misalnya toko alat tulis) harus mendapat pengesahan PPK. Termasuk kuitansi yang dibuat dengan format sebagaimana pada Lampiran XI, yaitu apabila penyedia barang/jasa (misalnya toko dimaksud) tidak dapat memberikan kuitansi/ nota pembelian. Artinya, pada saat BP/BPP melakukan pembayaran UP atas perintah PPK, harus menerbitkan SPBy yang dilampiri kuitansi (baik dari penyedia barang/jasa maupun yang dibuat sesuai Lampiran XI dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan kuitansi).

UANG SAKU

Untuk kegiatan fullday yang diselenggaran di luar kota, apakah masih bisa mendapatkan uang saku seperti fullboard?

JAWAB:
Fullday adalah untuk kegiatan meeting yang diselenggarakan di dalam kota, apabila diselenggarakan di luar kota akan menimbulkan konsekuensi biaya menginap, sehingga seyogyanya menggunakan paket meeting fullboard. Kegiatan meeting fullboard atau fullday diberikan uang harian fullboard di luar kota atau uang saku fullday di dalam kota sesuai standar biaya.

PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS
Mohon aturan terkait Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas (keluar kota) misalnya Bandung – Jakarta, Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tol, Apakah dapat diklaim?
JAWAB:
Dalam PMK 113/PMK.05/2012, biaya transportasi diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi (umum) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Penggunaan kendaraan dinas untuk melakukan penugasan di luar kantor di luar kota dalam rangka dinas, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya perjalanan dinas termasuk biaya BBM dan tol.



PERJADIN SAMPAI DENGAN 8 JAM
Saya ingin menanyakan tentang perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, apakah waktu delapan jam tersebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan di tempat yang dituju atau dihitung sejak pegawai tersebut meninggalkan kantor dan kembali ke kantor?
JAWAB:
Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam adalah penugasan ke luar kantor yang dilakukan di dalam kota mulai dari tempat kedudukan (kantor), melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, memerlukan waktu 8 jam.

HONORARIUM PEMBICARA KHUSUS
Bolehkah pegawai negeri mendapatkan honorarium pembicara khusus, mengingat pada PMK 113 disebutkan bahwa untuk honorarium pembicara khusus diperuntukkan untuk non pegawai negeri
JAWAB:
PMK 113/PMK.05/2012 hanya mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, tidak mengatur honorarium pembicara khusus. Ketentuan pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada PMK 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA 2013, bahwa honorarium pembicara/narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. 

PEMBERIAN HONOR

Jika dalam satu DIPA terdapat dua PPK, dengan pagu diatas 25 miliyar berdasarkan SBU Rp 1,6 juta, bagaimana pemberian honor untuk masing-masing PPK tersebut, apakah honor tersebut dibagi dua, atau masing-masing mendapatkan honor yang sama, sedangkan dalam DIPA tertulis 2 orang x Rp 1,6 juta x 12 bulan? 


Bagaimana pemberian honor staf pengelola anggaran untuk pagu diatas 25 miliyar, berdasarkan SBU Rp 980 ribu. sedangkan staf pengelola tersebut ada 4 orang, apakah Rp 980 rb tersebut dibagi 4 atau masing-masing mendapatkan Rp 980 rb. sedangkan dalam DIPA tertulis 4 or x Rp 980rb x 12 bln.
JAWAB:
Prinsipnya honorarium  pengelola keuangan yang tercantum dalam SBU merupakan pagu tertinggi (maksimal) dengan satuan OB (per orang per bulan) dan berdasarkan jumlah pagu menjadi tanggung jawabnya (dalam pengelolaannya). Misalnya satu satker dengan pagu Rp 35 milyar, maksimal honor yang dibayarkan kepada 1 orang PPK adalah maksimal Rp 1,6 juta. Tetapi apabila satker tersebut terdiri dari 2 PPK, maka honor yang dibayarkan kepada PPK dimaksud adalah proporsional dengan jumlah pagu yang dikelola masing-masing PPK, sehingga total jumlah honor PPK  yang dibayarkan kepada keduanya tidak melebihi SBU (tidak boleh lebih dari Rp 1,6 juta). Sejalan dengan penjelasan diatas, apabila pagu yang dikelola satker sd 25 milyar sedangkan dalam DIPA tercantum (2 org x Rp 1,6 juta x 12 bulan), dan staf pengelola keuangan (4 org x Rp 980 rb x 12 bulan), sebaiknya dilakukan revisi agar tidak menjadi temuan aparat pengawasan karena membayar honor yang melebihi SBU.

DASAR HUKUM PENERIMAAN HONOR DOUBLE BAGI PNS
Apakah boleh PNS menerima Honorarium double dalam kegiatan atau satker beda Seorang PNS dapat dibayarkan honor double apabila dalam kegiatan yang dilaksanakan ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, melaksanakan tugas sesuai tugas yang ditentukan dan output yang dihasilkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya berbeda. Yang saya ingin tanyakan apa ada dasar hukumnya?
JAWAB:
Saat ini belum terdapat pengaturan pembatasan pembayaran honor dobel bagi PNS, sehingga pembayaran honor dobel dimaksud menjadi kewenangan KPA dengan memperhatikan antara lain efektivitas pelaksanaan kegiatan, sepanjang menghasilkan output yang berbeda, honor tersebut dapat dibayarkan.
 



8 komentar:

  1. Kumpulan Tanya Jawab ini, sumbernya dari mana? Dari BPK, Kemenkeu, atau mana?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih atas informasinya..
      Kumpulan tanya jawab ini saya nukilkan dari beberapa sumber diantaranya : seputar-kppn.com, perbendaharaan.go.id, APK (Akuntansi & Pelaporan Keuangan)dan beberapa praktisi yang akuntabel dalam bidangnya...

      Hapus
  2. Bagaimana bila perjalanan dinas yg dilakukan hanya bersifat survey dan pemberian kuesioner, tapi tiket pesawat terbangnya melebihi SBU, apakah tetap diberikan at cost atau sesuai SBU? Mohon petunjuk peraturan yang mengatur hal tersebut, terima kasih

    BalasHapus
  3. Bagaimana Bunyi peraturan yg mengatur bgm jika tanda terima pengganti tiket tdk bisa dibuktikan dg tiket. asumsinya, tiket hilang.

    BalasHapus
  4. Mau nanya pak, kita pernah mengundang staf kepala BLH Bojonegoro untuk mengikuti meeting di Jakarta untuk acara kita, dan kita dikenakan peraturan bupati setempat mengenai perjalanan dinas yang bersangkutan, dan di kemudian hari pihak BLH diundang kembali tetapi oleh KLH Jakarta untuk hal yang sama namun bukan atas undangan kita, apakah kita dapat menggunakan PMK 37 2012. dan berapa tarif yang digunakan?
    Salam

    BalasHapus
  5. TOP Markotop Blog ini ! Terus memberikan pencerahan Bror !

    BalasHapus
  6. Bisakah pemerintah daerah menganggarkan pemberian honor dan biaya perjalan dinas kepada wartawan?
    Kalau bisa, apa dasar hukum-nya?
    Mohon pencerahan.
    Terimakasih!.

    BalasHapus
  7. Apakah ada indeks honor bagi pembicara/narasumber yang berasal dari luar negeri misalnya dari China yang diundang oleh panitia kegiatan untuk jadi pembicara dalam seminar/rakor yang dilaksanakan di Indonesia?Mohon pencerahannnya. Terima Kasih.

    BalasHapus