Baca Post Postingan :
Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021
Baca Post Postingan :
Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Baca Post Postingan :
Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Baca Post Postingan :
CMS Banking
Baca Post Postingan :
Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018
Baca Post Postingan :
Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021
Baca Post Postingan :
PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21
Baca Post Postingan :
LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)
Baca Post Postingan :
PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK
Baca Post Postingan :
PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI
Baca Post Postingan :
UANG MAKAN ASN
Baca Post Postingan :
PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA
Baca Post Postingan :
LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017
Baca Post Postingan :
SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????
Baca Post Postingan :
KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA
Baca Post Postingan :
PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Baca Post Postingan :
OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK
Baca Post Postingan :
MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO
Baca Post Postingan :
LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION
Baca Post Postingan :
PERISTIWA KOMPENSASI
BERANDA
Jdih Kemenkeu
Jdih LKPP
Jdih Bps
Jdih Menpan
Jdih PU
Jdih BKN
Jdih BPKP
Pengadaan
Dokumentasi
pbj_kita
# HEADLINES # :
undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai
# HEADLINES # :
peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
# HEADLINES # :
Peraturan Lembaga (LKPP) No.9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kamis, 03 Februari 2011
Penerapan E-Audit dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Secara garis besar pengertian e-audit tidak berbeda dengan pengertian audit secara umum. Menurut Arens et. al. (2001) mendefinisikan auditing ditinjau dari segi proses dan penekanan pada pelaksana audit itu sendiri. Mereka mengungkapka...
Read More
← Postingan Lebih Baru
Postingan Lama →
Beranda
BARU
Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
baru
PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
baru
Counter
PERATURAN
PERMENPAN NO.6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
......................................
PMK NOMOR 18 / PMK. 010 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
......................................
PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
......................................
PERKA BPS NO. 31 THN 2013 PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGK BPS RI
......................................
PMK NO 162 /PMK.05/2013 TTG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
......................................
PERKA BPS NO.6 TAHUN 2015 TENTANG CONFLICT OF INTEREST
......................................
DJPB PER 3 PB 2014 TENTANG JUKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABA BENDAHARA
......................................
PMK 50 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
......................................
PP N0.84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
......................................
PMK NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
......................................
PMK NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
......................................
15:00:50
Minggu, 6 - April - 2025
Popular
Arsip
Label
Postingan Populer
Seputar Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)
Dalam mekanisme pengeluaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikenal m...
MENGGUNAKAN MAPPING PETA BLOK UNTUK MENGGALI POTENSI PAJAK
Peta blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/...
LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali eluncurkan ...
Arsip Blog
►
2022
(2)
►
November
(2)
►
2021
(5)
►
Oktober
(2)
►
Juni
(1)
►
Mei
(2)
►
2018
(3)
►
Maret
(2)
►
Januari
(1)
►
2017
(15)
►
Oktober
(4)
►
September
(4)
►
Juli
(1)
►
Juni
(2)
►
Mei
(1)
►
Januari
(3)
►
2016
(9)
►
Juni
(1)
►
April
(5)
►
Maret
(1)
►
Februari
(2)
►
2015
(44)
►
Oktober
(7)
►
September
(1)
►
Juli
(1)
►
Juni
(4)
►
April
(17)
►
Maret
(11)
►
Februari
(3)
►
2014
(14)
►
Desember
(4)
►
Agustus
(1)
►
Juli
(2)
►
Juni
(1)
►
Mei
(2)
►
April
(4)
►
2013
(68)
►
Desember
(3)
►
November
(2)
►
Oktober
(2)
►
September
(5)
►
Agustus
(1)
►
Juli
(1)
►
Juni
(7)
►
Mei
(4)
►
April
(13)
►
Maret
(7)
►
Februari
(16)
►
Januari
(7)
►
2012
(8)
►
Desember
(1)
►
November
(1)
►
Maret
(2)
►
Februari
(4)
▼
2011
(7)
►
Juli
(1)
►
Maret
(1)
▼
Februari
(1)
Penerapan E-Audit dalam Pemeriksaan Laporan Keuang...
►
Januari
(4)
►
2010
(10)
►
Mei
(1)
►
Maret
(3)
►
Februari
(3)
►
Januari
(3)
►
2009
(6)
►
Februari
(2)
►
Januari
(4)
►
2008
(6)
►
Maret
(2)
►
Februari
(2)
►
Januari
(2)
Label
APLIKASI
(10)
BARANG MILIK NEGARA
(9)
BPS
(2)
INTERNAL AUDITOR
(7)
LAINNYA
(5)
LAPORAN KEUANGAN
(3)
PAJAK
(25)
PBJ
(20)
PENGADAAN
(2)
PENGADAAN BARJAS
(8)
PENGELOLAAN KEUANGAN
(16)
PERJADIN
(6)
PERSEDIAAN
(1)
PROBITY AUDIT
(4)
RAPAT
(4)
SURAT EDARAN
(2)