REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Larangan pemerintah terhadap kementerian
agar tidak mengadakan rapat di hotel disebut telah menghemat anggaran
hingga miliaran. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi pun mengatakan dalam dua bulan
terakhir, Kementerian Pan RB telah menghemat empat miliar.
Senin, 22 Desember 2014
SIAPA MENANGGUNG KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ?
Siapa Menanggung Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi?
Assalamu'alaikum wr.wb. Saya mau bertanya, uang hasil korupsi seorang
tersangka koruptor itu ke mana dan kerugian negara akibat ulah koruptor
siapa yang menanggung? Terima kasih. Wassalamu'alaikum.
PER-41/PB/2014 TENTANG APLIKASI OM SPAN
PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) resmi dimuat di web
perbendaharaan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014. Aplikasi OM SPAN
diluncurkan dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat,
akurat, terinci dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.
GAJI DAN TUNJANGAN PNS DALAM UU ASN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan
layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang
diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja,
dan tunjangan kemahalan.
Senin, 11 Agustus 2014
Selasa, 15 Juli 2014
KEMENKEU TERBITKAN PAYUNG HUKUM PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE
Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban
penerimaan negara, Kementerian Keuangan menerapkan Sistem Penerimaan
Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal pembayaran/penyetoran penerimaan negara, serta
untuk mewujudkan good governance.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2015
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun anggaran
2015, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu
indikatif, rencana kerja (Renja) K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi
kinerja K/L. Terkait dengan hal itu, hari Jumat (11/7) telah dilakukan
sosialisasi Pagu Anggaran K/L Tahun 2015 bertempat di Ballroom Dhanapala
Jakarta. Acara tersebut dihadiri 405 perwakilan unit eselon I dari
seluruh K/L.
Senin, 02 Juni 2014
SATUAN SATUAN DALAM PERHITUNGAN BAHAN
Perhitungan
Karpet :
Standard
ukuran karpet gedung di Indonesia lebar 4 meter. misalkan satu jenis karpet
dari 1 roll-nya memiliki panjang 35 meter, berarti ukuran luas karpet itu dalam
1 roll adalah 4 x 35 Meter. dan 4 x 35 = 140 Meter Persegi (m2). Meter Persegi
adalah satuan yang kami pakai dalam penentuan harga.
sebagai
contoh, anda tertarik untuk menggunakan karpet kami seharga 80.000,- / m2 ,
anda ingin membeli sebanyak 60 m2. jadi perhitungan harga 60 x 80.000 =
4.800.000,-. dan bahan yang anda dapatkan sebanyak 60/4 = 15 Meter Lari ( 15 x
4 Meter ).
Note.
*Ada
beberapa jenis karpet berukuran Lebar 3,66 Meter / 2 Meter ( Lihat Spesifikasi
Produk pada E-Catalogue )
*Ada
beberapa prosedur dalam pemasangan karpet, seperti pemasangan 1 arah yang dapat
menentukan hasil pemasangan, untuk lebih jelas silahkan konsultasi ke kami
mengenai pernghitungan bahan.
Kamis, 08 Mei 2014
DAFTAR JABATAN PNS YANG BATAS USIA PENSIUNNYA 58, 60 DAN 65 TAHUN
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah
menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi
Pejabat Fungsional.
DIPERBARUI, INI DAFTAR FASILITAS PERJALANAN DINAS PEJABAT
JAKARTA – Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) nomor 55/PMK.05/2014 melakukan perubahan kedua
atas PMK Nomor 97/PMK.05/2010 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi
pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.
Mengutip laman Setkab, Jakarta, Rabu (26/3/2014), dalam ketentuan baru itu, Biaya Perjalanan Dinas masih dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu A, B, C, dan D.
Mengutip laman Setkab, Jakarta, Rabu (26/3/2014), dalam ketentuan baru itu, Biaya Perjalanan Dinas masih dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu A, B, C, dan D.
Kamis, 10 April 2014
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT PROBITY
PELAKSANAAN
1.
Tahapan Audit
Audit pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- Persiapan audit, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk merancang penugasan probity audit dan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditan, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi.Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/D/I sesuai dengan rencana penugasan. Audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau terhadap tahapan tertentu yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan audit, sesuai dengan program audit rinci dalam pedoman ini.
- Pelaporan hasil audit, sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi.
PENGANTAR PROBITY AUDIT (BAGIAN 2)
PELAKSANAAN
1. Persiapan
Probity audit dilakukan secara real time selama proses pengadaan barang/jasa, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang besar, oleh karena itu perlu dibuat suatu rencana probity audit (Probity Audit Plan)
PENGANTAR PROBITY AUDIT (BAGIAN 1)
Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya memperoleh barang/jasa berkualitas, pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel).
Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time) yang disebut probity audit.
Rabu, 09 April 2014
PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP).
