Mungkin anda sudah tahu definisi, fungsi, dan cabang-cabang akuntansi.
Hal penting berikutnya adalah menguasai akun, kode dan bagan akun atau
chart of accounts (COA). Apa itu akun menurut akuntansi dan apa
fungsinya? Mengapa akun diperlukan? Apa saja jenis-jenis akun dalam
akuntansi? Apa itu Saldo Akun? Itulah topik pertama yang akan saya
bahas, sekaligus sebagai perkenalan pertama dengan pembaca JAK.
Rabu, 17 April 2013
Sikap Auditor Terhadap Materialitas dan Salah-Saji Tak Terkoreksi
Auditor, dalam menjalankan tugasya, sering dihadapkan pada
persoalan materialitas dan salah-saji, terutama salah-saji yang
dibiarkan begitu saja oleh penyusun laporan keuangan, yang dari perspektif auditor eksternal dikenal dengan istilah “salah saji tak terkoreksi” (uncorrected misstatement).
Materilitas dan salah-saji tak terkoreksi memiliki hubungan yang sangat
erat. Apa hubungan antara materialitas dan salah-saji, bagimana sikap
auditor terhadap materialitas dan salah-saji tak terkoreksi? Itulah
topik yang dibahas dalam tulisan ini.
Penghapusan Jabatan Eselon III-V
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan
menghapus formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang eselon III hingga
V. Untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan, penghapusan ini akan
diberlakukan bertahap mulai tahun depan.
Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian/Lembaga : Masih Harus Banyak Berbenah
"...Ketiadaan standar biaya mengakibatkan penyusunan anggaran per
program dan kegiatan menjadi beragam sehingga sulit diukur
efisiensinya..."
Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, Departemen Keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer RKA-KL.
Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Bahkan, Departemen Keuangan telah mengatur lebih rinci penerapan penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer RKA-KL.
Persoalan Seputar Hibah Langsung
Pengelolaan hibah memang memiliki karakteristik
yang unik. Sifat hibah yang seperti ‘hadiah’ ini memang sering membuat pihak
penerima hibah terlena. Penerima hibah sering berfikir, “inikan hadiah,
pengelolaannya ya terserah yang menerima.. wong yang ngasih aja enggak nuntut
macem-macem”. Pemikiran inilah yang membuat penerima hibah sering kali lalai
dalam pengelolaannya. Padahal, Pemerintah telah menetapkan aturan tersendiri
mengenai hal tersebut.
Senin, 15 April 2013
Penyerahan LAKIP Bukan Sekedar Seremonial Belaka
JAKARTA – Untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan
Kementerian dan Lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah
menyerahkan hasil LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).
Seluruh K/L Harus Mulai Terapkan Penetapan Kinerja
JAKARTA – Mulai Januari 2014 pemerintah akan
menerapkan penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil (PNS)
berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai. Karena itu, seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang telah
melaksanakan reformasi birokrasi diharuskan melakukan uji coba pada
tahun ini, sehingga pada tahun 2014 semua sasaran kerja pegawai (SKP)
sudah berjalan dengan baik.
AKuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota Makin Meningkat
JAKARTA - Akuntabilitas kinerja pemerintah
kabupaten/kota semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir. Selain
penilaian dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah yang
mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) juga mengalami peningkatan
yang cukup signifikan.
Rabu, 10 April 2013
SAKTI – SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
SAKTI adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
SAKTI merupakan
integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja
(Satker). Selain integrasi aplikasi SAKTI juga dirancang berdasarkan
proses bisnis SPAN yang baru. Proses Bisnis tersebut dituangkan dalam
beberapa modul.
Selasa, 02 April 2013
Kerugian Negara dari Belanja Modal Rp 817,5 Miliar
TEMPO.CO, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan adanya
penyimpangan dalam realisasi belanja modal untuk fasilitas umum. Menurut
Ketua BPK Hadi Poernomo, terdapat penyimpangan ketentuan
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 817,47
miliar dari 1.453 kasus.
BPK Temukan Kerugian Negara Triliunan Rupiah
TEMPO.CO, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan 12.947 kasus
senilai Rp 9,72 triliun dalam hasil pemeriksaan semester II 2012. Ketua
BPK Hadi Poernomo menyatakan, dari total temuan tersebut, sebanyak 3.990
kasus senilai Rp 5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
Senin, 01 April 2013
BPK: Aplikasi e-Audit Efektif Mulai 2015
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menargetkan aplikasi e-Audit
akan mulai efektif pada 2015 mendatang. Ketua BPK Hadi Poernomo
menyatakan, pihaknya sudah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan
seluruh entitas, termasuk 33 provinsi di Indonesia. "Semua entitas sudah
masuk, 759 entitas yang masuk e-Audit," kata Hadi seusai
penandatanganan MoU dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku
di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret
2013.
BPK AUDIT PERJALANAN DINAS SECARA ONLINE
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit perjalanan dinas di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan audit dikerjakan dengan sistem online untuk seluruh entitas.
"Untuk perjalanan dinas ini bukan sampling
lagi, tapi 100 persen akan dilakukan audit. Ini akan meningkatkan
pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas," kata Hadi
seusai penandatanganan MoU dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi
Maluku di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 28
Maret 2013.
