Pada Tahun Anggaran (T.A) 2015 seluruh entitas pemerintah/Kementerian/Lembaga sudah harus menerapkan pencatatan atas transaksi keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 yang menyatakan “Pendapatan Negara/Daerah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.”
Selasa, 31 Maret 2015
SOAL UANG PENSIUN, KALAU DIBAYAR SEKALI PNS BISA DAPAT RP. 1 MILYAR
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
berencana mengubah pola penyaluran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Nantinya, uang pensiun akan dibayarkan melalui 'patungan', antara
PNS dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sistem ini disebut fully funded, dan rencananya mulai diterapkan pada 2017.
CONTOH SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa beberapa berkas lainya yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana dalam kegiatan di pemerintahan selain dari nota dinas adalah Surat Perintah Bayar (SPBy). SPBy merupakan dokumen yang menjadi bukti adanya perintah dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uangnya dari kas yang dikelolanya (fbs.unnes.ac.id). Berikut contoh format surat SPBy:
KISAH KETUA KPK KEHILANGAN 7,5 JUTA DEMI HINDARI GRATIFIKASI
Jakarta, CNN Indonesia -- Taufiequrachman Ruki tak bisa sembarangan memenuhi ajakan sahabat atau kolega untuk sekadar makan malam, terutama sejak ia diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ruki harus memilah tiap undangan santap malam yang ia terima demi menghindari potensi adanya konflik kepentingan.
Selasa, 24 Maret 2015
PENJELASAN MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENANDATANGAN SPM
Sejak diundangkannya paket UU di
bidang Keuangan, peran ordonatur dilimpahkan kepada masing-masing
Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Anggaran.
CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH 23 DAN PPN OLEH BENDAHARA PEMERINTAH
Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah
Bendahara melakukan pembayaran atas jasa katering Puspa (NPWP 01.123.556.5-063.000) sebesar Rp3.500.000,-.
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa katering tersebut adalah sebagai berikut:
Bendahara melakukan pembayaran atas jasa katering Puspa (NPWP 01.123.556.5-063.000) sebesar Rp3.500.000,-.
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa katering tersebut adalah sebagai berikut:
CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH 22 DAN PPN OLEH BENDAHARA PEMERINTAH
Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah (Kabar Pajak.blogspot.com)
Pada tanggal 14 Januari 2013 Bendahara membeli 4 (empat) buah printer dari CV Komputerindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) seharga Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN).
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tanggal 14 Januari 2013 Bendahara membeli 4 (empat) buah printer dari CV Komputerindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) seharga Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN).
Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah sebagai berikut:
PEMPROV MALAH BOROS KETIKA PEMRINTAH MELARANG RAPAT DI HOTEL
RAPAT di hotel telah menjadi budaya instansi
pemerintah selama bertahun-tahun. Mulai rapat, seminar, hingga
sosialisasi kebijakan daerah. Berbagai fasilitas pun diterima para
pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadakan rapat di hotel. Mulai
fasilitas menginap, ruang rapat yang sejuk, hingga makan dan minum.
SUPAS 2015
Bulan Mei 2015 mendatang Badan Pusat Statistik (BPS)
akan melaksanakan pencacahan lapangan kegiatan Survei Penduduk Antar
Sensus 2015 (SUPAS2015). Tujuan utama dari SUPAS2015 adalah untuk
mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi diantara dua waktu
sensus penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) telah empat kali melakukan
SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005, dan SUPAS2015 merupakan
SUPAS yang kelima yang dilaksanakan BPS. Lalu apa yang baru dari
SUPAS2015 dibanding SUPAS sebelumnya?
Rabu, 18 Maret 2015
TAKUT DIPENJARA, TINGKAT KEPATUHAN BAYAR PAJAK NAIK 400 PERSEN
Merdeka.com - Direktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus membanggakan ketegasan
menindak wajib pajak nakal. Beberapa bulan terakhir Ditjen Pajak gencar
memburu penunggak pajak untuk kemudian dijebloskan ke penjara atau
dikenal dengan istilah gijzeling (penahanan penunggak pajak).
