SELAMAT DATANG DI IRWIL123.BLOGSPOT.CO.ID

Penggunaan Kode Akun UP/TUP di Tahun 2013

Pada tahun-tahun sebelumnya penggunaan akun untuk UP/TUP dibedakan antara Rupiah Murni (RM) dengan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri). RM menggunakan akun 825111 dan 815111 sedangkan PHLN menggunakan akun 825112 dan 815112. Mulai tahun 2013 UP/TUP PHLN menggunakan akun yang sama dengan RM yaitu 825111 dan 815111.



Hal ini ditegaskan dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-245/PB/2012 tanggal 09 Januari 2013 hal Penggunaan Kode Akun Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Penyeragaman ini dilakukan mengingat seluruh UP/TUP baik yang sumber dananya Rupiah Murni/Rupiah Murni Pendamping dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri membebani dana Rupiah Murni.

Mulai tahun 2013 penggunaan akun UP/TUP diatur sebagai berikut:
  1. Kode akun 825112 dan 815112 sudah tidak digunakan lagi.
  2. Kode akun 825111 digunakan untuk penarikan UP/TUP baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Kode kegiatan dan kode output yang digunakan dalam SPM adalah 0000 dan 000.
  3. Kode akun 815111 digunakan untuk pengembalian UP/TUP baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan.
  4. Kode akun 815114 digunakan untuk pengembalian UP/TUP baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu.
  5. Apabila tahun 2013 telah mengajukan UP/TUP PHLN dengan menggunakan akun 825112 agar segera melakukan ralat SPM dengan berpedoman pada PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN.
Share:

PERATURAN

PERMENPAN NO.6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
......................................
PMK NOMOR 18 / PMK. 010 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
......................................
PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
......................................
PERKA BPS NO. 31 THN 2013 PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGK BPS RI
......................................
PMK NO 162 /PMK.05/2013 TTG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
......................................
PERKA BPS NO.6 TAHUN 2015 TENTANG CONFLICT OF INTEREST
......................................
DJPB PER 3 PB 2014 TENTANG JUKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABA BENDAHARA
......................................
PMK 50 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
......................................
PP N0.84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
......................................
PMK NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
......................................
PMK NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
......................................