IconIconIconIcon


Tampilkan postingan dengan label PBJ. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PBJ. Tampilkan semua postingan

Jumat, 19 Januari 2018

PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI



Masalah pengalihan dan subkontrak telah diatur secara jelas tegas dalam Instruksi Kepada Penawar (IKP) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSUK), namun masih sering terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pelaksanaan terhadap ketentuan tersebut. Meskipun telah terdapat isian sanksi atas pelanggaran ketentuan pengalihan dan subkontrak dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), namun penerapan sanksi belum dilakukan dengan tegas. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah sering timbul masalah dalam pelaksanaan kontrak, diantaranya kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak dan tidak diselesaikannya pembayaran kepada subkontraktor/subpenyedia atau pemasok barang.

Minggu, 03 April 2016

MEMAHAMI PRAKTIK-PRAKTIK YANG MEMICU TINDAK PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi korupsi itu sendiri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Definisi didalam pasal tersebut memuat unsur-unsur; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kamis, 30 April 2015

PELAKSANAAN PENILAIAN TANAH DALAM MENENTUKAN NJOP PER M2

Penilaian tanah dalam penentuan NJOP per M2 dilaksanakan dengan metode perbandingan data  pasar dan dilaksanakan secara masal. Proses penilaian dengan metode perbandingan data  pasar dilakukan dengan analisis perbandingan dan penyesuaian data harga pasar sebagai pembanding terhadap data objek property yang dinilai. Hasil perbandingan dan penyesuaian yang dilakukan diperoleh kesimpulan nilai yang merupakan estimasi nilai objek yang dinilai. Estimasi nilai objek tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan NJOP per M2 tanah dilokasi tersebut.

SUMBER DATA HARGA PASAR DALAM PENILAIAN TANAH

Untuk mendapatkan data harga pasar tanah yang dipakai sebagai data pembanding dalam melaksanakan penilaian dengan metode perbandingan harga pasar yang dilakukan secara masal dapat diperoleh dari banyak sumber informasi. Beberapa sumber informasi kadang-kadang memberikan informasi yang kurang valid, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga diperoleh data harga pasar yang valid.

Jumat, 17 April 2015

KUALITAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA DALAM PROSES PEKERJAAN KONTRUKSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

Dalam pekerjaan kontruksi salah satunya adalah pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tugas yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan, diantaranya pembangunan gedung negara, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan PPK oleh KPA tidak secara spesifik memperhatikan aspek kompetensi teknis yang terkait dengan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan. Apabila terdapat pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara pada satuan kerja yang bersangkutan, tentu menjadi tugas baru dengan beban kerja diluar kompetensi PPK. PPK memerlukan tenaga pendamping yang dapat memberikan masukan teknis dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kontruksi tersebut.

DAPATKAH PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN DILAKUKAN SEBELUM MASA PEMELIHARAAN SELESAI?

Aktivitas yang dilakukan oleh pejabat perbendaharaan pada Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan kerja, khususnya terkait pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/ APBD sangatlah komplek, karena disamping perlu pemahaman yang utuh dan benar terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat perbendaharan juga harus benar-benar memahami arti penting peran dan kedudukannya masing-masing. Salah satu pejabat perbendaharaan yang perannya strategis adalah Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

FUNGSI BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Dalam Pasal 7 Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 mengatakan bahwa Organisasi Pengadaan Barang Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang Jasa dan swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), Tim Pengadaan (untuk Pekerjaan Swakelola), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setiap organisasi memiliki fungsi dan tugas masing-masing. PPHP memiliki tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST), sedangkan PPK bertugas menerima pekerjaan dari penyedia. Kata Kunci : PPHP, PPK, Hasil Pekerjaan, Pekerjaan dan BAST.

Senin, 02 Juni 2014

SATUAN SATUAN DALAM PERHITUNGAN BAHAN



Perhitungan Karpet :
Standard ukuran karpet gedung di Indonesia lebar 4 meter. misalkan satu jenis karpet dari 1 roll-nya memiliki panjang 35 meter, berarti ukuran luas karpet itu dalam 1 roll adalah 4 x 35 Meter. dan 4 x 35 = 140 Meter Persegi (m2). Meter Persegi adalah satuan yang kami pakai dalam penentuan harga. 
sebagai contoh, anda tertarik untuk menggunakan karpet kami seharga 80.000,- / m2 , anda ingin membeli sebanyak 60 m2. jadi perhitungan harga 60 x 80.000 = 4.800.000,-. dan bahan yang anda dapatkan sebanyak 60/4 = 15 Meter Lari ( 15 x 4 Meter ).
 Note.
*Ada beberapa jenis karpet berukuran Lebar 3,66 Meter / 2 Meter ( Lihat Spesifikasi Produk pada E-Catalogue )
*Ada beberapa prosedur dalam pemasangan karpet, seperti pemasangan 1 arah yang dapat menentukan hasil pemasangan, untuk lebih jelas silahkan konsultasi ke kami mengenai pernghitungan bahan.

Senin, 16 Desember 2013

HPS MELEBIHI PAGU ANGGARAN DAPAT TERJADI DALAM PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Abstrak : Pasal 66 Peraturan Presiden nomor 70 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar sebelum melaksanakan pembelian barang/jasa baik melalui proses pelelangan maupun dengan cara penunjukan langsung atau pengadaan langsung harga pasar dari barang/jasa yang akan dibeli sudah diketahui lebih dahulu. Dengan demikian pengadaan barang dapat dilaksanakan berdasarkan harga pasar yang wajar. 

Rabu, 11 Desember 2013

PELELANGAN ULANG YANG GAGAL APAKAH PENUNJUKKAN LANGSUNG

Kembali ke yang ringan-ringan saja, yaitu pertanyaan yang sering muncul juga yaitu kalau dalam pelelangan ulang (pemilihan penyedia yang ke dua kalinya) ternyata kembali mengalami kegagalan, apa yang harus dilakukan?

MEMILIH DOKUMEN ATAU MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA ?

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa.

Senin, 25 November 2013

SOLUSI AKHIR TAHUN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI APBN


Oleh : Cecep Fauzy Chaidir (Widyiswara Badiklatda)
Didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya, diatur sebagai berikut :  (1) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya; (2) Pekerjaan tersebut tidak termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears contract); (3) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran berikutnya; (4) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud belum tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya, Kuasa PA mengajukan revisi DIPA/POK untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut; (5) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berkutnya diatus sebagai berikut :

Minggu, 17 November 2013

INI DIA MODUS-MODUS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bandung - Pengadaan Barang dan Jasa tak lepas dari berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun oleh para perusahaan sebagai pihak ketiga. Apa saja modus yang biasa ditemukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa?

Selasa, 29 Oktober 2013

KONTRAK TAHUN TUNGGAL, HARUS(KAH) PUTUS KONTRAK DI AKHIR TAHUN (?)

Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP RI]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu)

Pemutusan Kontrak pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal ternyata tidak hanya menarik dibahas saat memasuki batas akhir tahun anggaran. Isu ini bahkan menjadi isu nasional yang masih terus diperbincangkan sampai dengan saat ini. Karena alasan itulah Penulis mencoba untuk mengkaji kembali dasar hukum yang terkait dengan pemutusan Kontrak pada pekerjaan yang menggunakan Kontrak Tahun Tunggal. Dasar hukum yang digunakan Penulis adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua perubahannya (selanjutnya disingkat Perpres 54/2010).

Minggu, 22 September 2013

KONTRAKTOR PEMERINTAH WAJIB BERTRANSAKSI NON TUNAI

Kontraktor pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah wajib melakukan Non Cash Transaction (NCT) atau transaksi non tunai. NCT merupakan upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Imbauan BPK tersebut disampaikan Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur, Semarang, 13 September 2013.

Selasa, 04 Juni 2013

SEDIKIT TENTANG PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN

Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan tidak sehat dengan persekongkolan.

PELAKSANA KONTRAK TERNYATA BLACKLIST ?



Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 54/2010.

PERBANDINGAN DENDA DAN KETERLAMBATAN PADA PERATURAN PENGADAAN

Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal 83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan tidak sehat dengan persekongkolan.

Kamis, 02 Mei 2013

BENTUK KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi politik.
Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006

Rabu, 10 Maret 2010

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. PERMASALAHAN
Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 95 Perpres No. 54 Tahun 2010). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi penyedia untuk dapat melakukan/mengajukan penagihan atas pekerjaan tersebut kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang bersangkutan, sedangkan bagi PPK berita acara tersebut sebagai dasar untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Perpres No. 54 Tahun 2010.


Postingan Populer