Masalah pengalihan dan subkontrak telah diatur secara jelas
tegas dalam Instruksi Kepada Penawar (IKP) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak
(SSUK), namun masih sering terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pelaksanaan
terhadap ketentuan tersebut. Meskipun telah terdapat isian sanksi atas
pelanggaran ketentuan pengalihan dan subkontrak dalam Syarat-syarat Khusus
Kontrak (SSKK), namun penerapan sanksi belum dilakukan dengan tegas. Sebagai akibat
dari hal tersebut adalah sering timbul masalah dalam pelaksanaan kontrak,
diantaranya kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak dan tidak
diselesaikannya pembayaran kepada subkontraktor/subpenyedia atau pemasok
barang.
Tampilkan postingan dengan label PBJ. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PBJ. Tampilkan semua postingan
Jumat, 19 Januari 2018
Minggu, 03 April 2016
MEMAHAMI PRAKTIK-PRAKTIK YANG MEMICU TINDAK PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan
keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Definisi
korupsi itu sendiri diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Definisi didalam pasal tersebut memuat unsur-unsur; secara melawan hukum;
memperkaya diri sendiri; orang lain atau suatu korporasi; yang dapat
menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Kamis, 30 April 2015
PELAKSANAAN PENILAIAN TANAH DALAM MENENTUKAN NJOP PER M2
Penilaian
tanah dalam penentuan NJOP per M2 dilaksanakan dengan metode
perbandingan data pasar dan dilaksanakan secara masal. Proses penilaian
dengan metode perbandingan data pasar dilakukan dengan analisis
perbandingan dan penyesuaian data harga pasar sebagai pembanding
terhadap data objek property yang dinilai. Hasil perbandingan dan
penyesuaian yang dilakukan diperoleh kesimpulan nilai yang merupakan
estimasi nilai objek yang dinilai. Estimasi nilai objek tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan NJOP per M2 tanah dilokasi tersebut.
SUMBER DATA HARGA PASAR DALAM PENILAIAN TANAH
Untuk
mendapatkan data harga pasar tanah yang dipakai sebagai data pembanding
dalam melaksanakan penilaian dengan metode perbandingan harga pasar
yang dilakukan secara masal dapat diperoleh dari banyak sumber
informasi. Beberapa sumber informasi kadang-kadang memberikan informasi
yang kurang valid, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
sehingga diperoleh data harga pasar yang valid.
Jumat, 17 April 2015
KUALITAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA DALAM PROSES PEKERJAAN KONTRUKSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB
Dalam pekerjaan kontruksi salah satunya adalah pekerjaan pembangunan
bangunan gedung negara. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tugas
yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan, diantaranya pembangunan
gedung negara, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penunjukan
PPK oleh KPA tidak secara spesifik memperhatikan aspek kompetensi
teknis yang terkait dengan spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan.
Apabila terdapat pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara pada
satuan kerja yang bersangkutan, tentu menjadi tugas baru dengan beban
kerja diluar kompetensi PPK. PPK memerlukan tenaga pendamping yang dapat
memberikan masukan teknis dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan
kontruksi tersebut.
DAPATKAH PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN DILAKUKAN SEBELUM MASA PEMELIHARAAN SELESAI?
Aktivitas
yang dilakukan oleh pejabat perbendaharaan pada Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan kerja, khususnya terkait pelaksanaan pembayaran atas
beban APBN/ APBD sangatlah komplek, karena disamping perlu pemahaman
yang utuh dan benar terkait dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pejabat perbendaharan juga harus benar-benar memahami arti
penting peran dan kedudukannya masing-masing. Salah satu pejabat
perbendaharaan yang perannya strategis adalah Penguji dan Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM).
FUNGSI BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Dalam
Pasal 7 Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 mengatakan
bahwa Organisasi Pengadaan Barang Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang Jasa dan swakelola terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan
Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan (PP), Tim Pengadaan (untuk Pekerjaan
Swakelola), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setiap
organisasi memiliki fungsi dan tugas masing-masing. PPHP memiliki tugas
untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara
Serah Terima (BAST), sedangkan PPK bertugas menerima pekerjaan dari
penyedia. Kata Kunci : PPHP, PPK, Hasil Pekerjaan, Pekerjaan dan BAST.
Senin, 02 Juni 2014
SATUAN SATUAN DALAM PERHITUNGAN BAHAN
Perhitungan
Karpet :
Standard
ukuran karpet gedung di Indonesia lebar 4 meter. misalkan satu jenis karpet
dari 1 roll-nya memiliki panjang 35 meter, berarti ukuran luas karpet itu dalam
1 roll adalah 4 x 35 Meter. dan 4 x 35 = 140 Meter Persegi (m2). Meter Persegi
adalah satuan yang kami pakai dalam penentuan harga.
sebagai
contoh, anda tertarik untuk menggunakan karpet kami seharga 80.000,- / m2 ,
anda ingin membeli sebanyak 60 m2. jadi perhitungan harga 60 x 80.000 =
4.800.000,-. dan bahan yang anda dapatkan sebanyak 60/4 = 15 Meter Lari ( 15 x
4 Meter ).
Note.
*Ada
beberapa jenis karpet berukuran Lebar 3,66 Meter / 2 Meter ( Lihat Spesifikasi
Produk pada E-Catalogue )
*Ada
beberapa prosedur dalam pemasangan karpet, seperti pemasangan 1 arah yang dapat
menentukan hasil pemasangan, untuk lebih jelas silahkan konsultasi ke kami
mengenai pernghitungan bahan.
Senin, 16 Desember 2013
HPS MELEBIHI PAGU ANGGARAN DAPAT TERJADI DALAM PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Abstrak : Pasal 66 Peraturan Presiden nomor 70 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar sebelum melaksanakan pembelian barang/jasa baik melalui proses pelelangan maupun dengan cara penunjukan langsung atau pengadaan langsung harga pasar dari barang/jasa yang akan dibeli sudah diketahui lebih dahulu. Dengan demikian pengadaan barang dapat dilaksanakan berdasarkan harga pasar yang wajar.
Rabu, 11 Desember 2013
PELELANGAN ULANG YANG GAGAL APAKAH PENUNJUKKAN LANGSUNG
Kembali ke yang ringan-ringan saja, yaitu pertanyaan yang sering muncul juga yaitu kalau dalam pelelangan ulang (pemilihan penyedia yang ke dua kalinya) ternyata kembali mengalami kegagalan, apa yang harus dilakukan?
MEMILIH DOKUMEN ATAU MEMILIH PENYEDIA BARANG/JASA ?
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
Kalimat ini merupakan penggalan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya dan merupakan defenisi
mendasar mengenai pengertian pengadaan barang/jasa.
Senin, 25 November 2013
SOLUSI AKHIR TAHUN UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI APBN
Oleh : Cecep Fauzy Chaidir (Widyiswara
Badiklatda)
Didalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa anggaran berkenaan yang
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
berikutnya, diatur sebagai berikut : (1) Pekerjaan yang tidak dapat
diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan
pada Tahun Anggaran berikutnya; (2) Pekerjaan tersebut tidak termasuk pekerjaan
Kontrak tahun jamak (multiyears contract); (3) Pekerjaan yang
dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DIPA Tahun Anggaran
berikutnya; (4) Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud belum
tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran berikutnya, Kuasa PA mengajukan revisi
DIPA/POK untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan
tersebut; (5) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun
anggaran berkutnya diatus sebagai berikut :Minggu, 17 November 2013
INI DIA MODUS-MODUS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bandung - Pengadaan Barang dan Jasa tak lepas dari
berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun
oleh para perusahaan sebagai pihak ketiga. Apa saja modus yang biasa
ditemukan dalam praktik pengadaan barang dan jasa?
Selasa, 29 Oktober 2013
KONTRAK TAHUN TUNGGAL, HARUS(KAH) PUTUS KONTRAK DI AKHIR TAHUN (?)
Penulis: Rahfan Mokoginta (Praktisi &Trainer PBJ [Certified LKPP RI]; PNS Dinkes Kota Kotamobagu)
Pemutusan Kontrak pada pekerjaan dengan Kontrak Tahun Tunggal
ternyata tidak hanya menarik dibahas saat memasuki batas akhir tahun
anggaran. Isu ini bahkan menjadi isu nasional yang masih terus
diperbincangkan sampai dengan saat ini. Karena alasan itulah Penulis
mencoba untuk mengkaji kembali dasar hukum yang terkait dengan pemutusan
Kontrak pada pekerjaan yang menggunakan Kontrak Tahun Tunggal. Dasar
hukum yang digunakan Penulis adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta semua perubahannya
(selanjutnya disingkat Perpres 54/2010).
Minggu, 22 September 2013
KONTRAKTOR PEMERINTAH WAJIB BERTRANSAKSI NON TUNAI
Kontraktor pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah wajib
melakukan Non Cash Transaction (NCT) atau transaksi non tunai. NCT
merupakan upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana
korupsi. Imbauan BPK tersebut disampaikan Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur, Semarang, 13 September 2013.
Selasa, 04 Juni 2013
SEDIKIT TENTANG PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN
Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal
83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan
Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran
ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian
pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar
penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010
sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan
tidak sehat dengan persekongkolan.
PELAKSANA KONTRAK TERNYATA BLACKLIST ?
Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19
ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar
Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi
bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 54/2010.
PERBANDINGAN DENDA DAN KETERLAMBATAN PADA PERATURAN PENGADAAN
Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 pada Pasal
83 ayat 1 dan 2 huruf e. Kelompok Kerja ULP menyatakan
Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran
ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian
pada penjelasannya memaparkan tentang indikasi persekongkolan antar
penyedia barang/jasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perpres 54/2010
sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menekankan persaingan
tidak sehat dengan persekongkolan.
Kamis, 02 Mei 2013
BENTUK KORUPSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk
korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah
penyuapan dan pemberian uang pelicin (uang rokok, uang bensin dan
sebagainya) hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam bentuk korupsi
politik.
Dikutip dan disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, TII, 2006
Rabu, 10 Maret 2010
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. PERMASALAHAN
Dalam pengadaan barang dan jasa
berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap
semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan
hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan
yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang
ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pasal 95
Perpres No. 54 Tahun 2010). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut
menjadi dasar bagi penyedia untuk dapat melakukan/mengajukan penagihan
atas pekerjaan tersebut kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Instansi yang bersangkutan, sedangkan bagi PPK berita acara
tersebut sebagai dasar untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan pengadaan
barang dan jasa serta menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan
jasa kepada PA/KPA berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g)
Perpres No. 54 Tahun 2010.










