IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Selasa, 19 Februari 2008

Tata Cara Penghapusan karena Pemusnahan BMN

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain: 1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang; 2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain; 3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara; 4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan; 5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan...

Rabu, 06 Februari 2008

Sekolah Anti Korupsi Akan Didirikan di Wina

Konferensi internasional anti korupsi yang diselenggarakan IAACA telah menghasilkan poin-poin penting untuk pemberantasan korupsi di dunia. Salah satunya adalah membentuk sekolah anti korupsi. Akademi antikorupsi pertama di dunia itu akan didirikan di Wina, Austria dan akan mengajarkan segala hal yang terkait dengan penanganan atau pemberantasan korupsi. Pengelolaannya melibatkan berbagai lembaga termasuk interpol, dan direncanakan beroperasi pada November 200...

18:51:45
Sabtu, 5 - April - 2025

Postingan Populer