1. Audit berdasarkan luas pemeriksaan.
Pada segi ini, audit bisa dibedakan menjadi:
General audit (pemeriksaan umum)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP
independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksa tersebut harus
dilakukan sesuai dengan standar propesional akuntan publik dan
memperhatikan kode etik akuntan indonesia, aturan etika KAP yang telah
diisahkan oleh ikatan akuntan indonesia serta standar pengendalian mutu...
Rabu, 12 Maret 2008
Kamis, 06 Maret 2008
Peran Audit Internal dalam Investigasi Kecurangan
“Jika Anda meng-hire saya untuk menangkap
fraudster, ada kemungkinan Anda telah salah orang”, demikian kisah
seorang tokoh audit internal Indonesia menceritakan interview dalam
rekrutmen auditor internal yang pernah dialaminya. Demikianlah
kenyataannya. Banyak pihak mempersepsi aktivitas audit internal adalah
pihak yang paling bertanggung jawab untuk menangkap pelaku kecurangan
(fraud). Padahal, auditor internal tidak lah sama dengan investigator
ataupun fraud examine...
Selasa, 19 Februari 2008
Tata Cara Penghapusan karena Pemusnahan BMN
Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau
penghapusan untuk menjalankan...
Rabu, 06 Februari 2008
Sekolah Anti Korupsi Akan Didirikan di Wina
Konferensi internasional anti korupsi yang diselenggarakan IAACA telah menghasilkan poin-poin penting untuk pemberantasan korupsi di dunia. Salah satunya adalah membentuk sekolah anti korupsi.
Akademi antikorupsi pertama di dunia itu akan didirikan di Wina,
Austria dan akan mengajarkan segala hal yang terkait dengan penanganan
atau pemberantasan korupsi. Pengelolaannya melibatkan berbagai lembaga
termasuk interpol, dan direncanakan beroperasi pada November 200...
Kamis, 24 Januari 2008
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tarif Dan Penerapannya
Pegawai
tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan
menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun
dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan
dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai
berikut:
Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi
biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,00
setahun atau Rp 500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran
jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak...
Rabu, 02 Januari 2008
PPN Atas Jasa Persewaan Ruangan
Jasa Persewaan Ruangan
Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak
gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,
kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.
Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi ...
