IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Selasa, 15 Juli 2014

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2015

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2015, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, rencana kerja (Renja) K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L. Terkait dengan hal itu, hari Jumat (11/7) telah dilakukan sosialisasi Pagu Anggaran K/L Tahun 2015 bertempat di Ballroom Dhanapala Jakarta. Acara tersebut dihadiri 405 perwakilan unit eselon I dari seluruh K/L.


Pagu Anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar Rp600.634,1 Miliar tersebut bersifat baseline budget. Pagu tersebut termasuk anggaran pendidikan K/L sebesar Rp117.598,8 Miliar dan dana unallocated sebesar Rp4,3 Triliun (untuk mengakomodasi hasil Musrenbangnas dalam rangka sinergi pemerintah pusat dan daerah). Besaran pagu tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.02/2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-langkah Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

Adapun baseline budget dimaksudkan pagu tersebut hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pagu yang disampaikan tetap berpedoman pada tingkat output yang sejalan dengan yang tertuang dalam tahun anggaran 2014. Disamping itu, pagu K/L itu tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2015 - 2025. Hal itu dimaksudkan untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 agar melaksanakan program/kegiatan sesuai platform yang direncanakan.

Dalam acara tersebut juga disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan setiap unit organisasi K/L dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2015. Demikian pula, langkah-langkah tindak lanjut dalam penyelesaian RKA-K/L tahun 2015 berikut jadual juga disampaikan ke perwakilan K/L yang hadir. Pihak K/L akan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan Ditjen Anggaran pada tanggal 11 sampai dengan 21 Juli 2014. Hasil penelaahan tersebut menjadi bahan untuk penyusunan dokumen RAPBN 2015 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2014 (SMS).

SELENGKAPNYA :

klik di sini untuk mendownload file KMK No.278/KMK.02/2014

klik di sini untuk mendownload file presentasi 

sumber :  http://www.anggaran.depkeu.go.id

Related Posts:


00:54:26
Selasa, 15 - April - 2025

Postingan Populer