IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Rabu, 01 Februari 2012

PERJALANAN DINAS FIKTIF MARAK AKIBAT GAJI PNS PAS-PASAN

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak menemukan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan pejabat negara di Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pegawai Negari Sipil (PNS). Apa sebabnya?

Auditor Negara ini menyebutkan salah satu faktor banyak oknum yang mengambil kesempatan ini dikarenakan gaji yang memang pas-pasan.
“Ini akar masalahnya selain memang ada oknum tak bertanggung tetapi memang dari gaji yang kurang mencukupi jadi faktor,” ungkap Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (28/3/2012).
“Tidak semua K/L dapat remunerasi akibatnya cari tambahan uang dari perjalanan dinas itu,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, BPK menemukan banyak perjalanan dinas fiktif dalam laporan auditnya.
“Ini kan sama saja kerugian bagi negara. Kita minta Polisi bergerak kejar biro-biro jasa yang mampu memalsukan bukti pembayaran seperti tiket dan hotel,” kata hasan.
BPK memang menyebutkan banyak oknum yang bermain seperti biro perjalanan yang mampu membuat laporan hingga bukti perjalanan palsu.
“Dari tiket pesawat, hotel, sampai nota palsu makan di restoran bisa dipalsukan,” tutur Hasan.

Related Posts:


10:17:07
Selasa, 15 - April - 2025

Postingan Populer