IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Selasa, 31 Oktober 2017

UANG MAKAN ASN

UANG MAKAN ASN adalah hal yang diatur dalam PMK 72/PMK.05/2017 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PMK ini menggantikan PMK 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu yang mendasari penggantian PMK 110 adalah, PMK 110 hanya mengatur pembayaran uang makan bagi PNS, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mesti diterapkan yang di dalamnya mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara selain PNS yang selama ini dikenal, juga terdiri dari...

Minggu, 29 Oktober 2017

PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA

PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017  Tanggal 23 Oktober 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima...

Minggu, 01 Oktober 2017

LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017

Langkah-Langkah Akhir Tahun 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017 | portalkppn.com – Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, berikut batas akhir pengajuan hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara...

SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????

Dasar pembayaran lembur untuk PPNPN diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-ASN, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubhakti. Berikut hal-hal yang harus diketahui mengenai pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi PPNPN. (sumber : https://portalkppn.com/) ...

Minggu, 03 September 2017

KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA

Paparan mengenai Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya  ...

PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Swakelola dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang penyelenggaran pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyaraka...

OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK

Apa itu E-Katalog dan E-Purchasing? Apa perbedaan antara keduanya? Apa yang melandasi hadirnya E-Purchasing? Bagaimana Optimalisasi Value for Money dalam bidang Pengadaan melalui pengembangan Katalog Elektronik? Dapatkan jawabannya melalui wawancara Eksklusif Procurement Channel P3I bersama Kepala LKPP bapak Agus Prabowo yang dipandu oleh Bapak Khalid Mustafa  Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) ...

MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO

...

Senin, 31 Juli 2017

LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali eluncurkan aplikasi INAPROC versi terbaru Aplikasi INAPROC Versi terbaru. Versi terbaru dari aplikasi INAPROC ini dikemas dalam versi Mobile. Peluncuran INAPROC Mobile ini tentunya bertujuan untuk mempermudah user dalam mengakses informasi terkait pengadaan dimanapun dan kapanpun dari perangkat mobil...

Senin, 12 Juni 2017

PERISTIWA KOMPENSASI

Peristiwa Kompensasi adalah peristiwa yang dapat menjadi dasar bagi PPK untuk memberikan ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Penyedia. Sebagaimana sudah diketahui secara umum, segala resiko yang terjadi dalam pelaksanakaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab Penyedia. Dalam Peristiwa Kompensasi, PPK dapat mengurangi resiko yang ditanggung Penyedia. Peristiwa Kompensasi adalah salah satu klausul dalam Syarat-syarat...

CARA E REKON DAN LK (Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan)

1. Anda harus siapkan adalah username + password satker dan kpa untuk mengakses erekon ke halaman  http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/login, Untuk mendapatkan username dan password Untuk mendapatkan username dan password tersebut maka berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja anda. Username satker biasnya diawali dengan “ oprsatkerxxxxxx” dan username KPA biasanya menggunakan “ kpasatkerxxxxxxx “ ...

Rabu, 03 Mei 2017

MENCEGAH POJKA ULP (BELAKANGAN) DITUDUH SEBAGAI DALANG KKN

Terinspirasi dari pernyataan Menteri Dalam Negeri di berbagai media pada akhir Maret 2017 dalam menanggapi kasus e-ktp. Detiknews menuliskan pernyataan Mendagri sebagai berikut: "ujung-ujungnya siapa dalangnya? Dalangnya adalah panitia lelang. Dari harga blanko e-KTP yang hanya Rp 4.700 harga satuannya, di-mark-up (digelembungkan) menjadi Rp 16 ribu. Itulah yang dicari KPK, ternyata begitu besar. Apakah panitia lelang dibisiki oleh dalang lain, biarlah KPK yang memeriksa," tutur pria berkacamata itu.  Pernyataan itu jika dibaca oleh awam,...

Kamis, 26 Januari 2017

STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENIMBANG NOMOR 255 /PMK.09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA...

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222 /PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA...

Rabu, 25 Januari 2017

BELAJAR PAJAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan...

23:48:12
Minggu, 6 - April - 2025

Postingan Populer

Arsip Blog