IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Selasa, 22 Januari 2013

Kemenkeu Tuntaskan 867 Satker Inventarisasi Aset Tetap

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas aset tetap lanjutan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terselesaikan 867 satuan kerja (satker), atau 98,08 persen dari target.
"IP aset tetap sebagai tindak lanjut temuan BPK terselesaikan sebesar 867 satker dari 10 K/L, dari target 884 tercapai 98,08 persen," ujar Hadiyanto, di Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Hadyanto mengatakan, kendala dalam pelaksanaan IP pada 2012 yaitu objek bersifat khusus dan berada di bawah wilayah yang luas. Yakni BWS Sumatera I, BWS Sumatera V, PKP Air Minum Jawa Timur, dan BWS Kalimantan III. "Kendala satker tidak memahami data detil temuan," ujar Hadyanto.

Hadiyanto mengatakan, satker yang tidak memahami data detil temuan ada di BPSBTPH Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, dan dinas Perkebunan Kabupaten Lamongan.

"Serta satker yang tidak ditemukan, karena terdaftar tapi dicari sudah tidak ada," ujar Hadiyanto.

Oleh karena itu, untuk kegiatan IP 2013, penilai DJKN harus mampu memenuhi ekspektasi pemohon penilaian yang makin banyak dan beragam.  "Ke depannya, di samping direktorat penilaian akan terus menambah jumlah penilai DJKN, juga akan terus meningkatkan kapasitas penilai DJKN yang saat ini sudah baik," ujar Hadiyanto.

sumber: http://economy.okezone.com/read/2013/01/18/20/748531/kemenkeu-tuntaskan-867-satker-inventarisasi-aset-tetap

Related Posts:


17:25:52
Senin, 14 - April - 2025

Postingan Populer

Arsip Blog