IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Jumat, 28 Desember 2012

Audit Keuangan Internal dan Pemerintah dan Audit Operasional

A.    Audit Keuangan Internal Perusahaan mempekerjakan auditor internal untuk melakukan audit keuangan maupun operasional. Selama dua dekade terakhir, peranan auditor internal meluas secara dramatis, terutama karena peningkatan ukuran dan kompleksitas perusahaan. Oleh karena auditor internal menghabiskan waktu mereka dalam satu perusahaan, maka mereka tahu lebih banyak mengenai operasional perusahaan dan pengendalian internal dibandingkan auditor eksternal. Pengetahuan ini sangat penting bagi tata kelola perusahaan yang...

Rabu, 28 November 2012

PENGELOLAAN BMN (STATE PROPERTY MANAGEMENT)

A. PENGANTAR BMN/D memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan. Gambaran umum pengelolaan BMN/D selama ini adalah: Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah. Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah (Lampiran I). Kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMN/D....

Kamis, 15 Maret 2012

PERJALANAN DINAS JADI AJANG PNS TAMBAH PENGHASILAN

Jakarta – Kementerian maupun Lembaga tinggi Negara mempunyai anggaran tersendiri yang besarannya triliunan untuk perjalanan dinas. Sudah menjadi ‘adat’ di Kementerian maupun Lembaga yang menjadikan perjalanan dinas ini sebagai tambahan penghasilan. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan skema perjalanan dinas ini sudah ada sejak dahulu kala. Hanya menurutnya ada perbedaan pada teknis pemberian anggaran perjalanan dinas. “Dulu itu, jika ada yang ingin melakukan perjalanan dinas tidak susah bagi PNS maupun pejabat negara. Hanya tinggal...

Rabu, 07 Maret 2012

BANGUN GUNA SERAH (BGS) DAN BANGUN SERAH GUNA (BSG) BMN

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu....

Selasa, 14 Februari 2012

Peran SAKIP dalam Mendukung Terciptanya Good Governance dan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG Benarkah implementasi Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik? Dapatkah SAKIP mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih? Apa peran SAKIP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publi...

Kamis, 02 Februari 2012

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Prinsip Auditor internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Integritas Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian merek...

KINERJA ASET

1. Kinerja aset dalam manajemen aset. Manajemen kinerja aset merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus hidup aset (Life Cycle Asset), meskipun dalam Life Cycle asset Management (LCAM) manajemen kinerja aset tidak secara eksplisit menjadi satu diantara 4 tahap dalam LCAM sebagaimana gambar II.1 berikut: Gambar II.1 Life Cycle asset Management (LCAM)...

Rabu, 01 Februari 2012

PERJALANAN DINAS FIKTIF MARAK AKIBAT GAJI PNS PAS-PASAN

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak menemukan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan pejabat negara di Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pegawai Negari Sipil (PNS). Apa sebabnya...

19:55:38
Senin, 7 - April - 2025

Postingan Populer

Arsip Blog