IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Selasa, 31 Maret 2015

PENCATATAN BMN DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAP)

Pada Tahun Anggaran (T.A) 2015 seluruh entitas pemerintah/Kementerian/Lembaga sudah harus menerapkan pencatatan atas transaksi keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 yang menyatakan “Pendapatan Negara/Daerah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.”...

SOAL UANG PENSIUN, KALAU DIBAYAR SEKALI PNS BISA DAPAT RP. 1 MILYAR

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah pola penyaluran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya, uang pensiun akan dibayarkan melalui 'patungan', antara PNS dengan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sistem ini disebut fully funded, dan rencananya mulai diterapkan pada 201...

CONTOH SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bahwa beberapa berkas lainya  yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana dalam kegiatan di pemerintahan selain dari nota dinas adalah Surat Perintah Bayar (SPBy). SPBy merupakan dokumen yang menjadi bukti adanya perintah dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uangnya dari kas yang dikelolanya (fbs.unnes.ac.id). Berikut contoh format surat SPB...

SPT, RITUAL REPOT SETAHUN SEKALI WAJIB PAJAK

...

KISAH KETUA KPK KEHILANGAN 7,5 JUTA DEMI HINDARI GRATIFIKASI

Jakarta, CNN Indonesia -- Taufiequrachman Ruki tak bisa sembarangan memenuhi ajakan sahabat atau kolega untuk sekadar makan malam, terutama sejak ia diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ruki harus memilah tiap undangan santap malam yang ia terima demi menghindari potensi adanya konflik kepentingan.&nbs...

Selasa, 24 Maret 2015

PENJELASAN MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENANDATANGAN SPM

Sejak diundangkannya paket UU di bidang Keuangan, peran ordonatur dilimpahkan kepada masing-masing Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Anggaran.&nbs...

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH 23 DAN PPN OLEH BENDAHARA PEMERINTAH

Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah Bendahara melakukan pembayaran atas jasa katering Puspa (NPWP 01.123.556.5-063.000) sebesar Rp3.500.000,-. Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran jasa katering tersebut adalah sebagai beriku...

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH 22 DAN PPN OLEH BENDAHARA PEMERINTAH

Contoh Penghitungan Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Pemerintah (Kabar Pajak.blogspot.com) Pada tanggal 14 Januari 2013 Bendahara membeli 4 (empat) buah printer dari CV Komputerindo (NPWP/NPPKP 01.222.355.5-063.000) seharga Rp22.000.000,- (harga termasuk PPN). Besarnya pemotongan/pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah sebagai berikut...

PEMPROV MALAH BOROS KETIKA PEMRINTAH MELARANG RAPAT DI HOTEL

RAPAT di hotel telah menjadi budaya instansi pemerintah selama bertahun-tahun. Mulai rapat, seminar, hingga sosialisasi kebijakan daerah. Berbagai fasilitas pun diterima para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengadakan rapat di hotel. Mulai fasilitas menginap, ruang rapat yang sejuk, hingga makan dan minu...

SUPAS 2015

Bulan Mei 2015 mendatang Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan pencacahan lapangan kegiatan Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS2015).  Tujuan utama dari SUPAS2015 adalah untuk mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi diantara dua waktu sensus penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS) telah empat kali melakukan SUPAS, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005, dan SUPAS2015 merupakan SUPAS yang kelima yang dilaksanakan BPS. Lalu apa yang baru dari SUPAS2015 dibanding SUPAS sebelumny...

Rabu, 18 Maret 2015

TAKUT DIPENJARA, TINGKAT KEPATUHAN BAYAR PAJAK NAIK 400 PERSEN

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus membanggakan ketegasan menindak wajib pajak nakal. Beberapa bulan terakhir Ditjen Pajak gencar memburu penunggak pajak untuk kemudian dijebloskan ke penjara atau dikenal dengan istilah gijzeling (penahanan penunggak pajak...

06:08:32
Senin, 7 - April - 2025

Postingan Populer

Arsip Blog