BPK AUDIT PERJALANAN DINAS SECARA ONLINE

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit perjalanan dinas di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan audit dikerjakan dengan sistem online untuk seluruh entitas.
"Untuk perjalanan dinas ini bukan sampling lagi, tapi 100 persen akan dilakukan audit. Ini akan meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas," kata Hadi seusai penandatanganan MoU dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013.

Menurut dia, MoU juga sudah dibuat dengan lembaga terkait seperti maskapai penerbangan dan Angkasa Pura. "Jadi, nanti tiket atau boarding pass palsu akan ketahuan. Kami berharap sistem ini dapat mengurangi sistem KKN secara sistemik," kata Hadi.

Persoalan perjalanan dinas memang selalu menjadi sorotan. Para pejabat kerap menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk mencari penghasilan "tambahan". Banyak perjalanan dinas fiktif dan mark up dilakukan oleh pegawai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan semester I-2012, BPK menemukan 259 kasus penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah yang merugikan negara senilai Rp 77 miliar. Dari total tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp 40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan 173 kasus senilai Rp 36,87 miliar perjalanan dinas ganda.

ANGGA SUKMA WIJAYA
Share:

PERATURAN

PERMENPAN NO.6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
......................................
PMK NOMOR 18 / PMK. 010 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
......................................
PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
......................................
PERKA BPS NO. 31 THN 2013 PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGK BPS RI
......................................
PMK NO 162 /PMK.05/2013 TTG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
......................................
PERKA BPS NO.6 TAHUN 2015 TENTANG CONFLICT OF INTEREST
......................................
DJPB PER 3 PB 2014 TENTANG JUKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABA BENDAHARA
......................................
PMK 50 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
......................................
PP N0.84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
......................................
PMK NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
......................................
PMK NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
......................................