SELAMAT DATANG DI IRWIL123.BLOGSPOT.CO.ID

Penghapusan Jabatan Eselon III-V

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menghapus formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang eselon III hingga V. Untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan, penghapusan ini akan diberlakukan bertahap mulai tahun depan.
Penghapusan diberlakukan karena banyak tugas di lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh 10 orang. Bukan hanya pemborosan uang negara, kinerja PNS pun sangat tidak efektif. Perampingan birokrasi ini juga dilakukan guna menjaring pegawai negeri berkualitas yang mampu melayani publik dengan baik.

Pejabat eselon III hingga V nantinya akan digantikan dengan pegawai fungsional sehingga yang ada hanya pejabat eselon I dan II serta pegawai fungsional yang langsung melayani publik. Dengan kata lain, penghapusan ketiga eselon itu tidak dilakukan dengan pensiun dini, tetapi hanya dipindahkan dari pejabat struktural ke fungsional sehingga orientasi kinerja akan diubah menjadi fungsi pekerjaan dan bukan struktural. Dengan penghapusan jabatan eselon III hingga V ini, konsekuensi yang harus ditempuh pemerintah adalah memberikan kenaikan tunjangan fungsional pada pegawai. Besarannya pun setara jabatan struktural sehingga pemerintah perlu merumuskan perubahan sistem penggajian PNS agar efesiensi anggaran tercapai.

(Disarikan dari beberapa sumber)
Share:

PERATURAN

PERMENPAN NO.6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA APARATUR
......................................
PMK NOMOR 18 / PMK. 010 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
......................................
PMK NOMOR 214 /PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
......................................
PERKA BPS NO. 31 THN 2013 PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGK BPS RI
......................................
PMK NO 162 /PMK.05/2013 TTG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
......................................
PERKA BPS NO.6 TAHUN 2015 TENTANG CONFLICT OF INTEREST
......................................
DJPB PER 3 PB 2014 TENTANG JUKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABA BENDAHARA
......................................
PMK 50 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
......................................
PP N0.84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
......................................
PMK NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
......................................
PMK NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
......................................