TEMPO.CO, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan 12.947 kasus
senilai Rp 9,72 triliun dalam hasil pemeriksaan semester II 2012. Ketua
BPK Hadi Poernomo menyatakan, dari total temuan tersebut, sebanyak 3.990
kasus senilai Rp 5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
"Adapun
sebanyak 4.815 kasus merupakan sistem pengendalian intern (SPI),
sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan 2.241 kasus senilai
Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan," kata Hadi ketika menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 2 April 2013.Hadi meminta anggota Dewan mengawasi dan mendorong tindak lanjut dari temuan BPK tersebut. Menurut dia, temuan tersebut terus terjadi secara berulang setiap tahun. "Tentu kita sepakat nilai temuan itu sangatlah besar, sehingga bersama-sama mendorong agar tidak berulang," kata Hadi.
Selama proses pemeriksaan temuan potensi kerugian negara, lembaga yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran ke kas negara senilai Rp 124,13 miliar.
Menurut Hadi, pada semester II 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil pemeriksaan juga memuat laporan keuangan pemerintah daerah 2011 yang belum diperiksa dan dilaporkan pada semester I 2012. Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan beberapa badan usaha milik daerah.
Pada pemeriksaan BPK semester I 2012 sebelumnya, BPK menemukan 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai Rp 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya sebanyak 9.129 kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta kelemahan SPI.
ANGGA SUKMA WIJAYA
