PENGERTIAN AHLI:
1.Orang yang mempunyai ilmu khusus, mahir, pandai sekali (KBBI)
2.Keterangan
ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 ayat 28 KUHAP)
PENGETAHUAN DASAR YANG PERLU DIMILIKI
1.Skill & Pengetahuan Akuntansi, Auditing, dan Investigasi.
2.Hukum dan Kriminologi dalam batas tertentu....
Selasa, 26 Februari 2013
Pengawasan dan Pemeriksaan, dimana posisimu ?
Orang sering bertanya: "apa sih bedanya BPK dan BPKP ?". Jawaban yang
biasa diberikan adalah BPKP adalah internal audit sedangkan BPK adalah
eksternal audit. Ketika politik menjadi primadona, dengan usaha kerasnya
akhirnya muncul UU 15 tahun 2006 tentang BPK, dimana dalam pasal 2
menyebutkan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas
dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Undang undang inipun tidak mengatur hubungan dengan internal
audit, maka lalu timbul persepsi dimana kewenangan BPKP...
Kamis, 21 Februari 2013
BPK gandeng Australia tingkatkan porsi audit kinerja
SURABAYA: Badan Pemeriksa Keuangan menggandeng lembaga audit
Australia untuk membantu meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja terhadap
auditee, yang dalam hal ini kementerian, pemerintah daerah, BUMN, maupun
lembaga negara.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan hingga saat ini porsi pemeriksaan masih
didominasi oleh audit keuangan...
Kesulitan Menilai Kinerja
Penilaian kinerja pejabat publik, terlebih setingkat menteri bukan
persoalan gampang. Pada akhirnya, reshuffle menjadi lebih bersifat
politis daripada kinerja publik.
Sejak 1970-an, publik di
negara maju mulai mempertanyakan efektivitas sektor pemerintahannya.
Negara-negara yang bergabung dalam OECD sejak 1980-an mulai bergeser ke
new public management di mana salah satu komponennya adalah pengukuran
kinerja yang lebih transparan.Adanya perkembangan teknologi informasi
juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya tuntutan
masyarakat...
ATAS NAMA HAM, (BPK-DEPKEU PERDEBATAN KERAHASIAAN DATA PAJAK)
"Menteri Keuangan berpendapat, kerahasiaan data merupakan hak asasi wajib
pajak. Sedangkan BPK berargumen publik punya hak asasi atas informasi
posisi keuangan negara. Pertempuran dua lembaga itu makin seru di
Mahkamah Konstitusi."
Undang-Undang
No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU
KUP) menyisakan silang sengketa di antara dua lembaga. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara merasa tugasnya dihalangi
pihak pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengaudit data
pajak....
AUDIT BPK: Sinkronisasi utang rumit, kinerja pemerintah belum selesai diperiksa
JAKARTA: Proses audit kinerja utang pemerintah yang digelar Badan
Pemeriksa Keuangan belum juga rampung lantaran rumitnya sinkronisasi
data pinjaman luar negeri.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan proses audit kinerja utang pemerintah masih dalam tahap pelapora...
Masyarakat Indonesia Cenderung Antikorupsi
BPS mendapat tugas untuk melaksanakan Survei
Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini dilakukan antara 1-31
Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121
kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89
persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia
terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku
Anti Korupsi (IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku
anti korupsi.
Indeks
Perilaku Antikorupsi Indonesia (IPAK) 2012 tercatat...
Rabu, 20 Februari 2013
PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil PNS. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja
PNS. PP ini merupakan penyempurna dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan huku...
Selasa, 19 Februari 2013
Follow up vs tindak lanjut
‘Follow -up‘ adalah frase yang sering digunakan sehari-hari oleh penutur bahasa Indonesia. Makna follow-up pada umumnya dipersepsikan sama dengan ‘tindak lanjut’. Tapi bagi kita sebagai auditor internal, tampaknya perlu lebih hati-hati dalam menggunakan frase follow up ini. Mengapa demikian?
Alkisah, dalam sebuah diskusi di antara para kolega auditor internal, sampailah mereka pada pembahasan sebuah paragraf di dalam practice guide berikut ini:...
MELIHAT PERKEMBANGAN INTERNAL AUDITOR
Perkembangan
profesi internal auditing dalam era globalisasi saat ini sangat
pesat, bahkan Internal auditor telah diakui keberadaannya sebagai bagian
dari organisasi perusahaan (corporate governance)yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian....
Senin, 11 Februari 2013
Audit Kinerja Harus Mampu Tingkatkan Predikat WTP
Bogor [ItjenNews] – Sesuai
amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) terkait audit kinerja dan audit dengan tujuan
tertentu, maka pasca kegiatan pendampingan, Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama memfokuskan untuk melakukan audit kinerj...
Rabu, 06 Februari 2013
Indonesia rangking 118 negara bebas korupsi
(ANTARA News) - Indonesia menempati peringkat 118 bersama empat negara
lain di dunia dalam urusan transparansi dan bebas korupsi, demikian
dilaporkan Transparency International, melalui penerbitan Coruption
Perception Index (CPI) tahun 2012. Pada tahun 2012, Indonesia mendapat
skor yang sama dengan negara Madagaskar, Mesir, Ekuador, dan Republik
Dominika. Sementara itu pada tahun 2011, posisi Indonesia berada di
peringkat 100 bersama dengan Tanzania, Suriname, Sao Tome &
Principe, Mexico, Malawi, Madagascar, Gabon, Djibouti, Burkina...
Sekitar 94% Auditor Pemerintah tidak Mampu Deteksi Korupsi
KUALITAS auditor internal pemerintah saat ini masih rendah. Berdasarkan
hasil survei pada 2010-2011, sekitar 94% auditor internal pemerintah
masih berada pada tingkat keahlian pemula sehingga tidak mampu
mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Hasil pemetaan
(assessment) kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada
2010-2011 terhadap 331 APIP di pusat dan daerah menunjukkan bahwa
secara nasional 93,96% masih berada di level 1 (initial), 5,74% atau
hanya 9 kementerian/lembaga (K/L) berada di level 2 (infrastructure),...
Senin, 04 Februari 2013
Ada Apa di Balik Audit Kinerja KPK?
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Hukum Transparency
International Indonesia (TII), Reza Syawawi, mengungkapkan, permintaan
audit kinerja KPK oleh DPR mengandung keganjilan. TII menduga permintaan
audit tersebut tak berkaitan dengan keuangan dan kinerja.
"Jadi, harus ada batasan tujuannya agar jangan sampai audit ini untuk menjustifikasi keinginan DPR merevisi UU KPK," ujar Reza di Kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012...
Presiden Akan Keluarkan Peraturan Audit Internal Pemerintah Jakarta
Presiden Akan Keluarkan Peraturan Audit Internal Pemerintah Jakarta.
"Perpres akan mengatur lebih gamblang lagi dalam waktu dekat ini agar
pengalaman tiga tahun yang masih ada sedikit tumpang tindih dan
masalah-masalah yang `vacum` itu semuanya bisa diatasi. Dengan demkian
akan lebih bagus lagi akuntabilitas keuangan negara kita," kata Presiden
dalam jumpa pers usai mendengar paparan Kepala BPKP Didi Widiyadi di
Kantor BPKP Jakarta, Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan
segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk merevitalisasi...
95% AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH BER-KEAHLIAN PEMULA
Wakil
Presiden (Wapres) Boediono mengharapkan, auditor Indonesia mampu
meningkatkan kualitasnya. Hal ini menyusul hasil survei pada 2010-2011,
dimana hampir 95% auditor intern pemerintah masih berada pada tingkat
keahlian pemula. Dengan berdirinya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia, diharapkan baik kualitas para auditor intern maupun kualitas
organisasi bisa meningkat signifika...
