JAKARTA: Proses audit kinerja utang pemerintah yang digelar Badan
Pemeriksa Keuangan belum juga rampung lantaran rumitnya sinkronisasi
data pinjaman luar negeri.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan proses audit kinerja utang pemerintah masih dalam tahap pelaporan.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan proses audit kinerja utang pemerintah masih dalam tahap pelaporan.
"Persoalannya agak complicated. Ini kan menyangkut pinjaman luar negeri yang harus dikonfirmasikan ke pemberi pinjaman," katanya di sela rapat kerja pemerintah 2013, Senin (28/01).
Konfirmasi dari pemberi pinjaman, lanjutnya, memakan waktu yang lama. Utamanya, pinjaman yang berasal dari kreditur bilateral dan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JICA.
"Jadi memang butuh waktu. Jawaban-jawaban konfirmasi dari luar negeri itu kadang lama. Semoga dalam waktu dekat bisa kita rilis," tuturnya.
Sementara itu, audit kinerja utang yang terkait penerbitan surat berharga negara (SBN) dinilai Hasan berjalan dengan lebih lancar. Pasalnya, sumber data dan sinkronisasi lebih mudah diakses karena berasal dari dalam negeri.
"Yang akan kita kaji adalah apakah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah sudah cukup efisien, cukup paling murah, dan paling kompetitif," kata Hasan.
Menurutnya, dengan stabilitas ekonomi yang cukup baik dan catatan tidak pernah gagal bayar (default) untuk bayar bunga maupun pokok utang, pemerintah seharusnya bisa mendapat insentif berupa tingkat bunga yang lebih rendah.
"Kita tahu kalau kita lelang SUN atau SBN kan permintaannya relatif tinggi, hampir 600% dari yang ditawarkan, artinya kita punya kesempatan untuk turunkan tingkat bunga, supaya biaya lebih murah. Itu yang sekarang kita kaji," paparnya.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang, posisi utang pemerintah hingga 31 Oktober 2012 mencapai Rp1.991,69 triliun atau nyaris menembus Rp2.000 triliun. Utang tersebut berasal dari pinjaman Rp632,74 triliun dan SBN Rp1.358,95 triliun.
Hasan menambahkan audit kinerja utang pemerintah mencakup audit terhadap penerbitan surat utang dan pinjaman baik yang sumber dananya berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Audit ini
akan menyoroti efisiensi utang dari sisi manajemen, biaya, dan kinerja.
Aduit kinerja utang pemerintah dimulai pada kuartal I/2012 dan nyaris satu tahun setelahnya belum juga rampung. (arh)