IconIconIconIcon


Baca Post Postingan : Model Dokumen Pemilihan (MDP) Non Konstruksi Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021   Baca Post Postingan : Rangkuman dan Matriks Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   Baca Post Postingan : Kartu Kredit Pemerintah (KKP)    Baca Post Postingan : CMS Banking   Baca Post Postingan : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berdasar Perpres No 16 Tahun 2018   Baca Post Postingan : Surat Edaran Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021   Baca Post Postingan : PTKP 2021 Terbaru untuk Menghitung PPh 21   Baca Post Postingan : LIKA LIKU MENYUSUN HPS - SAMSUL RAMLI (P3I)   Baca Post Postingan : PA/KPA yang “bertindak” sebagai PPK   Baca Post Postingan : PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PEMASOKAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI   Baca Post Postingan : UANG MAKAN ASN   Baca Post Postingan : PMK.145/PMK.05/TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA    Baca Post Postingan : LANGKAH LANGKAH AKHIR TAHUN 2017 (LLAT 2017) PER-12/PB/2017   Baca Post Postingan : SIAPAKAH YANG BERHAK MENDAPAT UANG LEMBUR ?????   Baca Post Postingan : KONSEP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERSAMA KHALID MUSTAFA   Baca Post Postingan : PELAKSANAAN SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA   Baca Post Postingan : OPTIMALISASI VALUE FOR MONEY DALAM BIDANG PENGADAAN MELALUI PENGEMBANGAN KATALOG ELEKTRONIK   Baca Post Postingan : MEMBAHAS RANCANGAN KONTRAK BERSAMA MUDJISANTOSO   Baca Post Postingan : LKPP LUNCURKAN INAPROC PORTAL MOBILE APPLICATION    Baca Post Postingan : PERISTIWA KOMPENSASI  

Kamis, 21 Februari 2013

AUDIT BPK: Sinkronisasi utang rumit, kinerja pemerintah belum selesai diperiksa

JAKARTA: Proses audit kinerja utang pemerintah yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan belum juga rampung lantaran rumitnya sinkronisasi data pinjaman luar negeri.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan proses audit kinerja utang pemerintah masih dalam tahap pelaporan.

"Persoalannya agak complicated. Ini kan menyangkut pinjaman luar negeri yang harus dikonfirmasikan ke pemberi pinjaman," katanya di sela rapat kerja pemerintah 2013, Senin (28/01).

Konfirmasi dari pemberi pinjaman, lanjutnya, memakan waktu yang lama. Utamanya, pinjaman yang berasal dari kreditur bilateral dan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JICA.

"Jadi memang butuh waktu. Jawaban-jawaban konfirmasi dari luar negeri itu kadang lama. Semoga dalam waktu dekat bisa kita rilis," tuturnya.

Sementara itu, audit kinerja utang yang terkait penerbitan surat berharga negara (SBN) dinilai Hasan berjalan dengan lebih lancar. Pasalnya, sumber data dan sinkronisasi lebih mudah diakses karena berasal dari dalam negeri.

"Yang akan kita kaji adalah apakah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah sudah cukup efisien, cukup paling murah, dan paling kompetitif," kata Hasan.

Menurutnya, dengan stabilitas ekonomi yang cukup baik dan catatan tidak pernah gagal bayar (default) untuk bayar bunga maupun pokok utang, pemerintah seharusnya bisa mendapat insentif berupa tingkat bunga yang lebih rendah.

"Kita tahu kalau kita lelang SUN atau SBN kan permintaannya relatif tinggi, hampir 600% dari yang ditawarkan, artinya kita punya kesempatan untuk turunkan tingkat bunga, supaya biaya lebih murah. Itu yang sekarang kita kaji,"  paparnya.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang, posisi utang pemerintah hingga 31 Oktober 2012 mencapai Rp1.991,69 triliun atau nyaris menembus Rp2.000 triliun. Utang tersebut berasal dari pinjaman Rp632,74 triliun dan SBN Rp1.358,95 triliun.

Hasan menambahkan audit kinerja utang pemerintah mencakup audit terhadap penerbitan surat utang dan pinjaman baik yang sumber dananya berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Audit ini
akan menyoroti efisiensi utang dari sisi manajemen, biaya, dan kinerja.

Aduit kinerja utang pemerintah dimulai pada kuartal I/2012 dan nyaris satu tahun setelahnya belum juga rampung. (arh)

Related Posts:


02:21:08
Senin, 14 - April - 2025

Postingan Populer

Arsip Blog